Gerakan "Leave VPNs Alone": Seruan Global Menjaga Kebebasan Internet

Pada 25 September lalu, kelompok advokasi digital Fight for the Future menginisiasi VPN Day of Action — sebuah kampanye mendesak legislator agar tidak melarang penggunaan Virtual Private Networks (VPNs). Meski momen itu sudah lewat, gaungnya masih terus bergema. Tujuannya sederhana tapi krusial: memastikan privasi, akses informasi, dan kebebasan berekspresi tetap terlindungi di era digital yang makin penuh pengawasan.

Suara Kolektif dari Aktivis hingga Perusahaan Teknologi

Gerakan ini melibatkan beragam pihak: aktivis, seniman, insinyur, dan teknolog, hingga koalisi industri seperti VPN Trust Initiative (NordVPN, Surfshark, ExpressVPN) serta VPN Guild (Amnezia VPN). Mereka mendorong masyarakat menandatangani surat terbuka kepada para politisi untuk menjaga eksistensi VPN sebagai alat fundamental melawan sensor dan pengawasan daring.

Kenapa VPN Jadi Sasaran?

Pemicu utamanya adalah undang-undang age-verification yang sudah disahkan di setengah negara bagian AS. Regulasi ini mengharuskan pengguna internet membuktikan usia dengan ID pemerintah atau data sensitif lain. Akibatnya, konsumen berbondong-bondong menggunakan VPN agar tak perlu mengorbankan privasi. Namun, langkah itu justru memantik wacana pelarangan VPN di beberapa wilayah, termasuk Michigan — yang bisa jadi negara bagian pertama di AS yang resmi melarang VPN jika RUU yang diajukan lolos.

Efek Domino: Dari Privasi Hingga Kebebasan

Dalam surat terbuka mereka, Fight for the Future menegaskan bahwa pembatasan VPN sama saja dengan membuka pintu bagi pengawasan lebih ketat dan sensor besar-besaran. Dampaknya? Kebebasan warga, terutama kelompok marjinal, akan makin terhimpit. Sejarah mencatat, banyak negara seperti China, India, hingga Iran, sudah membatasi VPN dengan alasan stabilitas politik atau moralitas.

Pandangan Para Ahli

Mario Trujillo, pengacara dari Electronic Frontier Foundation, menilai pelarangan VPN hampir mustahil. Alasannya: VPN tak hanya dipakai untuk melewati sensor, tapi juga merupakan tulang punggung konektivitas aman di sektor bisnis global. Dari karyawan perusahaan multinasional hingga organisasi internasional, VPN adalah kebutuhan praktis yang tak bisa digantikan begitu saja.

Antara Moral Panic dan Hak Asasi Digital

Lia Holland, direktur komunikasi Fight for the Future, menyebut fenomena ini sebagai "moral panic" para politisi yang mengatasnamakan perlindungan anak. Padahal, larangan VPN justru akan merugikan jutaan orang yang bergantung padanya untuk melindungi data pribadi atau sekadar mengakses informasi tanpa filter.

Kesimpulan

Gerakan "Leave VPNs Alone" bukan sekadar soal teknologi, tapi tentang mempertahankan ruang aman bagi kebebasan sipil di era digital. Dengan makin dekatnya ancaman regulasi, perdebatan ini akan menentukan: apakah internet tetap jadi ruang terbuka, atau justru makin terjebak dalam pagar pembatas.